FPI Jilid 2 Is Born, Tapi Ga Didaftarkan. Ini Sih Bikin Kelompok Arisan....

Berita Terkini - Tak pakai menunggu lama, pada hari yang sama, 19 pentolan eks Front Pembela Islam mendeklarasikan kelompok baru yang diberi nama Front Persatuan Islam, beberapa jam setelah Front Pembela Islam dinyatakan sebagai Ormas Terlarang. Sayang... bukannya membentuk sesuatu yang lebih besar, para pentolan eks. Front Pembela Islam, malah seperti sedang membuat kelompok arisan. Pasalnya, mereka bersepakat untuk tidak mendaftarkan diri ke Kementerian Dalam Negeri.

Memang jika mereka mengacu hanya pada Putusan MK No.82/PUU-XI/2013, siapapun Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk membentuk sebuah perkumpulan dan masih bisa disebut sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan atau ormas, tanpa keharusan untuk didaftarkan ke kementerian terkait. Namun, dalam keputusannya, MK juga menyatakan bahwa Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum.

Mengacu pada putusan MK di atas, lalu kita menghubungkannya dengan pembentukan perkumpulan Front Persatuan Islam, maka apa yang selama ini menjadi ranah giat Front Pembela Islam, tak bisa lagi dilakukan oleh Front Persatuan Islam, karena kondisi perkumpulan yang tidak didaftarkan pada instansi pemerintah terkait. Sementara kalimat yang saya tebalkan yaitu sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum, memiliki artian bahwa jika terjadi pelanggaran, maka tindakan yang dilakukan adalah berdasar pada undang-undang yang dilanggar dan diproses hukum sebagaimana prosedur umum proses hukum. Artinya, kelompok atau perkumpula yang tidak terdaftar, tidak bisa dipandang sebagai subjek hukum, karena perkumpula tersebut tak memiliki hak atau legal standing untuk melakukan perbuatan hukum, seperti mengajukan gugatan perdata atau melakukan pelaporan polisi. Semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota perkumpulan yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar akan dipandang sebagai perbuatan person to person. Di samping itu, kalau mau bikin kegiatan itu harus minta ijin keramaian pada kepolisian, lalu Front Persatuan Islam, mau bilang apa untuk minta ijinnya? Pura-pura mau mengadakan acara kendurian atau arisan massal?

Terkait tujuan ormas, pada pendapatnya, MK menyatakan bahwa ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar bebas untuk menentukan tujuan pendirian ormas, selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sebuah perkumpulan tanpa badan hukum dan tidak didaftarkan ke instansi pemerintah terkait, dibolehkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat nirlaba murni. Jadi jual beli jasa demo tidak lagi bisa dilakukan oleh Front Persatuan Islam. Bagaimana dengan minimarket 212 atau usaha lain di bawah bendera 212?

Selama ini, nama PA 212 tidak pernah lepas disandingkan dengan nama FPI. Pada semua kesempatan, Novel Bamukmin sebagai Wasekjen PA 212 selalu menyatakan "PA 212 bersama anggota FPI akan terus berjuang membela negara dan agama Islam di Indonesia". Sementara jika kita kembali mengacu pada putusan pemerintah terkait status FPI sebagai ormas terlarang, dengan jelas disampaikan bahwa segala aktivitas FPI di Tanah Air menjadi terlarang, dan PA 212 adalah bagian dari FPI.

Lucunya, sejauh ini Front Pembela Islam memandang bahwa keputusan pemerintah menstatuskan FPI sebagai ormas terlarang hanya karena SKT FPI yang tidak diperpanjang. Padahal, kita semua tahu bahwa dasar dari keputusan pemerintah itu adalah hasil evaluasi kegiatan FPI selama FPI berdiri yang ternyata banyak sekali melakukan pelanggaran hukum, tindakan pidana dan yang utama adalah **AD/ART FPI yang dengan gamblang menyatakan bahwa visi dan misi ormas FPI adalah penerapatan syariah Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah Islamiah menurut manhaj nubuwwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad.**Dan rakyat Indonesia adalah saksi dari implementasi visi dan misi FPI selama ini.

Masih dengan sikap melecehkan negara dan undang-undang yang ada, para pentolan eks FPI berpikir bahwa pendirian Front Persatuan Islam akan membuat mereka mampu "menari" tarian yang sama dengan musik yang sama. Padahal sedianya negara sudah memperhitungan setiap porsi yang diberikan akan diukur dengan pemenuhan dari persyaratan. Apalagi selama ini negara Indonesia sudah kecolongan, ada organisasi kemasyarakatan tapi bertingkah melebihi sebuah partai politik.

Dengan status dan kondisi Front Persatuan Islam yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar, paling-paling kegiatannya tak akan beda dengan kelompok ibu-ibu arisan atau kelompok bapak-bapak pencinta gowes.

No comments

Powered by Blogger.
------------------------------