Dua Menteri Ditangkap KPK, Langkah Jokowi Sudah Benar

Berita Terkini- Dalam 10 hari terakhir, kita dikagetkan dengan penangkapan dua menteri oleh KPK. Yang pertama Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Bagi sebagian orang, terutama yang pro Bu Susi Pudjiastuti, tertangkapnya Edhy ini patut disyukuri. Ya, sebagian orang yang nggak setuju dengan kebijakannya misal soal kembali dibolehkannya kapal cantrang sampai soal benih lobster seperti sudah menunggu-nunggu si Menteri kejeblos kasus.

Padahal, Edhy ini bisa dibilang kaki kanannya Prabowo Subianto. Saya yakin banyak dari kita yang baru tahu orangnya saat mau jadi menteri Jokowi datang ke Istana. Bukan Fadli Zon atau Habiburrokhman yang biasa pasang badan buat Prabowo yang jadi menteri, tapi malah Edhy Prabowo. Saya baca artikel salah satu penulis Seword yang bilang kalau Edhy ini dulunya tukang pijat kemudian terus jadi orang kepercayaan sampai akhirnya jadi Menteri. Dengan cerita itu, haqqul yaqin kalau seistimewa itu Edhy di mata Prabowo. Mengalahkan Fadli yang kuliahnya di UI dan di Inggris.

Saya tahu Prabowo dan Gerindra itu tegas dengan kadernya yang nekat korupsi. Hanya saja, pasti sebenarnya dengan tertangkapnya Edhy bisa saja ada resiko gesekan antara Jokowi-Prabowo. Tapi resiko itu nyatanya diambil. Jokowi membiarkan saja proses hukum berjalan. Presiden tahu betul independensi KPK dan tidak melibatkan soal politik di dalamnya.

Begitu juga dengan tertangkapnya Menteri Sosial, Juliari Batubara. Meski Juliari kader PDI Perjuangan dan jadi menteri di kabinetnya, Jokowi tegas mengatakan "Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi*".

Buat saya ini pernyataan yang dalam. Presiden selain menjaga independensi KPK, mempersilahkan proses hukum dilakukan tanpa melakukan intervensi, plus mengajak kita untuk percaya pada KPK.

Mengajak percaya pada KPK ini sejujurnya sebuah ajakan dari Presiden yang bagi sebagian masyarakat mungkin agak berat. Ya gimana nggak berat, seringkali ada dugaan kalau KPK ini tebang pilih kasus. Nggak, ini nggak ngomongin soal dugaan adanya 'faksi-faksi Taliban' di KPK. Tapi begini, contoh yang paling gampang, kita sering tahu dan membahas berita-berita soal dugaan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta termasuk soal bantuan sosial (Bansos) sekalipun. Tapi apakah ada KPK turun ke sana? Pemprov DKI Jakarta seperti 'kebal' dari KPK padahal banyak banget kepala daerah di kabupaten, kota, dan propinsi lain yang berompi oranye karena ditangkap KPK. Hal-hal seperti ini yang sulit membuat kita percaya KPK, tapi Presiden minta kita percaya.

Saya percaya banget kalau Jokowi ogah direpoti dengan harus ikut cawe-cawe masalah hukum. Ya meski itu menimpa orang-orang sekitarnya, kalau memang ada proses hukum ya silahkan dilanjutkan. Sama dengan kasus Ahok dulu padahal kita semua tahu kasos Ahok itu sungguh nggak masuk akal. Kita juga tahu bahwa Jokowi-Ahok itu pasti dekat karena mereka pernah memimpin DKI Jakarta bersama-sama. Tapi ya itu tadi, kedekatan begini pun nggak akan jadi penghalang Jokowi membiarkan proses hukum tetap berjalan.

Pun demikian ketika Idrus Marham dan Imam Nahrawi kena kasus. Kurang dekat apa Jokowi dengan Imam Nahrawi? Saat menjelang pencalonan Cawapres, Imam ini orang yang sibuk sekali. Idrus Marham itu juga pentolan Golkar, partai yang ada di koalisi Pemerintahan. Tapi ya mereka kena kasus, dibiarkan menjalani proses hukum, dan dicopot dari jabatannya.

Satu lagi, saya sempat baca di media sosial, ada yang bilang Jokowi mestinya bertanggungjawab karena dua anak buahnya terseret kasus korupsi. Bagi saya begini, dengan membiarkan proses hukum berjalan tanpa melakukan intervensi, itu sudah merupakan bentuk tanggungjawab dari Jokowi.

Ibaratnya begini, ada orangtua yang sudah wanti-wanti ke anaknya, sudah berupaya menciptakan atmosfer yang 'sehat', kemudian anak itu saat dilepas tiba-tiba membuat kesalahan terjerat kasus kriminal. Hal yang sebenarnya bisa dihindari anak itu karena dia pasti tahu itu bukan hal baik, tapi dia tetap nekat. Apa orangtuanya akan ketiban awu? Ya jelas, pasti lingkungan akan menyeret membahas orangtuanya. Tapi sebagai anak dia sejatinya adalah individu yang sendirinya punya pilihan untuk memutuskan berbuat sesuatu dalam hidupnya. Dan orangtua yang bertanggungjawab, akan membiarkan anaknya belajar bertanggungjawab atas keputusan yang sudah diambil. Ini juga akan jadi pelajaran buat anak-anaknya yang lain.

Untuk penegakan hukum kasus korupsi, saya masih percaya Jokowi...

No comments

Powered by Blogger.
------------------------------