Secara De Jure, FPI Ormas Mati. Secara De Facto, FPI Musuh Negara

Berita Terkini - Secara politik, Indonesia adalah negara yang tak pernah memiliki partai oposisi. Istilah oposisi itu baru muncul ketika Prabowo menyatakan diri untuk menjadi oposisi dari pemerintahan Jokowi. setelah kekalahannya di Pilpres 2014. Sebelum itu, Indonesia tak memiliki partai oposisi. Sebelum 2014, pada Pilpres 2009, dunia tahu bahwa Megawati tak akur dengan SBY, tapi ketika Megawati kalah, dia tidak menyatakan diri sebagai partai oposisi dari pemerintahan SBY.

Sebagai partai yang pertama kali mengenalkan istilah oposisi, bisa dibilang Prabowo nol besar dalam membawa Gerindra sebagai partai oposisi. Cara partai politik beroposisi di Indoensia, karena tak adanya pengalaman sebelumnya, menjadi aneh dan lucu. Beroposisi bukan untuk menjadi pihak penyeimbang yang memiliki tujuan yang sama, dengan cara berpikir berbeda, yaitu untuk memajukan Indonesia. Tapi beroposisi a la Prabowo lebih cenderung untuk menjatuhkan dan bahkan merebut kekuasaan walaupun tidak dengan terang-terangan melakukan kudeta. Tapi membanting dan menginjak program yang tidak sempurna, dan menfitnah atau membuat hoax gagal untuk program yang bagus. Intinya, apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sama sekali tidak dihargai dan tidak ada bagusnya di mata pihak oposisi.

Lebih lucu lagi, yang beroposisi dengan pemerintan itu tidak hanya Gerindra sebagai partai politik, tapi banyak ormas-ormas, yang notabene masih ngemis dana operasi dari pemerintah. Mereka juga ikut-ikutan menjadi pihak oposisi. Ini sudah salah kaprah. Apalagi ormas agama, tak ada sedikitpun urusan dengan politik. Urusan ormas agama itu adalah mendidik umat untuk lebih berbudi pekerti dan memperkuat keyakinan, bertindak sesuai dengan agama yang diajarkan, bukannya bertingkah melebihi partai politik.

HTI dengan misinya membentuk negara syari'ah yang berkhilafah, tapi bentuk badan hukumnya organisasi kemasyarakatan. Ini jelas salah kaprah. Tapi pemerintah gagap, dan serba ketakutan mau bertindak. Mungkin karena memang aturan yang membuat pemerintah tidak bisa bertindak tegas. Pasalnya, HTI itu ormas, bukan partai politik seperti PKI. Coba HTI berdiri sebagai partai politik, mungkin hari ini pemerintah menindak mereka tidak hanya sekedar membubarkan partainya saja, tapi mengejar-ngejar para kadernya dan menjebloskan mereka ke penjara.

Tapi ya sudahlah. hukum tata negara sudah mengaturnya demikian.

Sekarang FPI... ini malah lebih aneh lagi, lebih gila dan lebih ga masuk akal lagi. Bagaimana mungkin sebuah ormas, organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama, bisa begitu dipuja dan diperebutkan oleh beberapa partai politik? Seakan-akan sumbangan suara dari seluruh umat FPI bisa menentukan masa depan partai-partai politik gurem. Kemana wibawa partai politik kalau harus mencium kaki sebuah ormas? Ini yang kemudian memunculkan kekacauan di panggung perpolitikan Indonesia.

FPI tiba-tiba muncul seakan lebih besar dan lebih vital dibanding partai Gerindra, PKS, dan PAN. Padahal, secara de jure, FPI itu adalah organisasi mati. Mati sejak Juni 2019, ijin ormas-nya habis dan masih belum diperpanjang karena masalah belum terpenuhinya persyaratan AD/ART organisasi yang tidak disertakan pada berkas permohonan perpanjangan ijin ormas.

Dengan kondisi FPI yang tanpa ijin, seharusnya ormas ini sudah bubar dengan sendirinya. Dan tak bisa lagi melakukan kegiatan apapun. Tolol saja kalau sampai pihak Pemda DKI masih berurusan dan/atau mengijinkan kelompok tak berijin mengadakan kegiatan. Termasuk aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan setelah bulan Juni 2019. Kenyataan di lapangan, FPI berlagak sok paling patuh, taat dan paham akan hukum, undang-undang dan aturan. Seperti misalnya, soal menurunan baliho, FPI bilang penurunan baliho itu harus sesuai aturan. Tapi mereka tak mau bicara bahwa menaikkan baliho juga harus sesuai aturan. Di masa pandemi seperti sekarang, aturannya bagi yang baru datang dari luar negeri harus karantina 14 hari, Rizieq Shihab pulang dari Arab, tak mematuhi aturan karantina, eeeh malah mengadakan pesta pernikahan, dan tak mematuhi aturan protokol kesehatan.

Cape sebenarnya bicara aturan dan hukum dengan FPI. Karena pada dasarnya, FPI tidak pernah menghargai dan menghormati hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. FPI bahkan berevolusi bukan lagi menjadi sebuah ormas. Tapi sudah menjadi sebuah aliran agama Islam. Sama halnya seperti HTI, sebuah ormas yang lama-lama menjadi aliran agama karena ormas ini memiliki pola pikir dan cara pandang yang begitu berbeda tentang ajaran Islam. FPI lebih celaka lagi, ormas agama tapi tak pernah menggunakan dasar hukum agama untuk menyalahkan pihak lain yang berbeda pandangan dengan mereka. Contoh yang paling nyata dan paling tolol menyebutkan "jokowi presiden ilegal" Dasarnya apa? Ga ada! Padahal di Islam, ajaran tentang posisi pemimpin itu begitu jelas dan gamblang. Sementara FPI berteriak tak ubahnya teriakan orang sakit jiwa tapi dipercaya pengikutnya.

Khusus untuk Pak JK : Sorry sorry to say Pak JK bahwa pernyataan anda yang mengatakan fenomena Ketua FPI adalah karena adanya kekosongan pemimpin, maka anda telah menghina dan merendahkan 55% penduduk Indonesia yang telah memilih Jokowi. Kedua, anda mengkonfirmasi bahwa anda sendiri tidak mengakui Jokowi sebagai presiden. Padahal anda adalah saksi hidup dari perjalanan karir Jokowi sebagai Presiden Indonesia, karena anda menjadi wakilnya. Jadi ga salah kalau kemudian khalayak ramai menduga kalau andalah sosok yang disebut Chaplin. Karena sikap anda tak ubahnya seperti musuh dalam selimut, seperti kuda troya.

Dari semua uraian di atas, kita bisa memastikan bahwa secara de jure FPI itu ormas yang sudah mati, kelompok ilegal yang berani bergerak untuk mengadu domba bangsa dengan agama. Artinya, secara de facto FPI sudah menjadi musuh negara dan memang wajib dihadapi dan diurus oleh TNI.

Ada pihak yang keberatan TNI turun ke jalan? Kasihaaan...

Komentar-komentar yang diucapkan oleh Fadli Zon dan tokoh nasional lainnya yang membela FPI itu karena mereka masih belum lunas membayar jasa FPI selagi ijinnya belum mati. Sementara komentar dari esjewe itu karena mereka khawatir kehilangan panjatan sosial... yang pasti, Kita semua wajib mendukung gerakan TNI menggilas FPI!!!

No comments

Powered by Blogger.
------------------------------