Pendukung Rizieq Boleh Kebal Covid 19, Tapi Jangan Korbankan Masyarakat Lain


Berita Terkini - Pengurus Pusat Muhamadiyah melalui Sekjennya, Abdul Mu’ti meminta pemerintah menindak pelanggar protokol kesehatan terkait pandemi, termasuk jika melibatkan Ulama besar. Publik pasti paham maksud pernyataan itu, kita tahu ada sekelompok Ormas, yang memberi kesan tak peduli dengan menjalankan protokol kesehatan, mereka bergerombol dalam rangka menyambut pimpinan mereka di Bandara.

Peringatan Muhamadiyah ini barangkali menjadi klimaks dari kegetirannya mewakili masyarakat luas, karena di tengah situasi pandemi, masih banyak masyarakat yang sama sekali tak mau bekerjasama dengan pemerintah. Sungguh ironis jika mereka menggembar gemborkan slogan akan memimpin revolusi akhlak, namun yang terbaca di permukaan adalah retorika tanpa isi.

Pemerintah sejak awal bahkan memberi peringatan agar para penyambut itu tidak mengabaikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa, namun demikianlah sifat bawaan kaum yang merasa paling sempurna. Di sana tercium gelagat sok mau menang sendiri, jika pihak lain yang melakukan sebagaimana mereka melakukannya, dengan kejamnya mereka labeli dengan panggilan paling buruk, hal mana bertolak belakang dengan alasan yang sering dikemukakan ketika perilaku tak terpuji itu mereka tampakkan dengan sengaja.

Sebagaimana himbauan Muhamadiyah, seharusnya pihak berwenang memberikan sanksi yang tegas, seperti juga dilakukan kepada para pelanggar lainnya. Namun sungguh disesalkan jika yang terlihat justru sikap kompromistis, meskipun pelanggaran itu dilakukan secara massif. Padahal seharusnya para korlap lah yang paling dahulu dimintakan pertanggungjawaban, ketika peraturannya menganggap mereka melakukan pelanggaran.

Kita hanya mengungkapkan fakta, betapa luasnya dampak buruk yang diakibatkan kerumunan, yang bahkan hingga memacetkan kawasan menuju bandara. Tak sedikit masyarakat yang terganggu, dan tak sedikit pula yang mengalami keterlambatan ketika mengejar jadwal penerbangan mereka. Dan ironisnya, tidak hanya terbatas di situ, boleh dikatakan seluruh kawasan ibukota menjadi lautan massa, karena dibanjiri rombongan bersorban. Adakah kepentingan publik menjadi nomor sekian, sehingga tak penting untuk diprioritaskan?

Lebih menohok lagi jika kita sadari, bukan hanya para pendukung sang Ulama yang membuat seluruh jalanan bermacet ria, karena pejabat di ibukota sendiri seakan lebur dengan eforia penyambutan itu.

Epidemiolog tak kurang prihatinnya dengan yang dirasakan Muhamadiyah, hingga muncul kritikan bahwa seharusnya Gubernur dan Wagub menyampaikan teguran kepada sang Imam. Bukankah masa pandemi ini belum lagi berakhir? Lalu kenapa kewajiban menjalankan protokol kesehatan, seakan-akan ditolerir begitu saja kepada mereka? Tak jarang pula mereka mengabaikan kewajiban mengenakan masker, sementara bagi pelanggar lain, para aparat dengan entengnya memberi sanksi, jika terjadi pelanggaran, kenapa hal itu tidak dilakukan kepada para rombongan penyambut?

Kondisi inilah barangkali yang membuat wibawa hukum kita tak kunjung meningkat, karena para pengawalnya hanya berani kepada kalangan biasa, sebaliknya mereka ciut kepada kelompok calon penghuni surga. Maka tak mengherankan jika Muhamadiyah, yang merasa memiliki posisi yang sama dengan para pelanggar, sekaligus mengatasnamakan kepentingan umum, merasa wajib memperingatkan pemerintah.

Ormas seperti Muhamadiyah inilah yang seharusnya menjadi acuan bagi organisasi lain, yang mana sebesar apapun organisasi itu, mereka tetap harus taat dan patuh kepada peraturan pemerintah. Jika hanya karena kelompoknya berada di atas angin, lalu tak lagi merasa wajib mengikuti protokol yang ditetapkan, siapa pula yang akan mengambil posisi sebagai teladan?

Sungguh beda ibarat antara bumi dan langit, jika kita bandingkan ajaran rasulullah saw dengan perilaku yang sehari-hari kita saksikan, sikap lemah lembut dibanding sikap arogan dan sok jagoan, ini menunjukkan mereka tak layak mendapat penghormatan. Maka wajar pula jika aparat di lapangan memberikan pendekatan hukum yang tegas, sehingga hukum bisa berbicara banyak.

Mumpung baru berjalan beberapa hari, dan bisa jadi agenda sang Ulama akan terus bergulir hingga ke daerah-daerah, sehingga jika tak diantisipasi, bisa saja mereka terus mengabaikan protokol kesehatan, seharusnya sikap abai ini dicegah semaksimal mungkin. Eforia massa yang mengekspresikan antusiasme berlebihan, namun di sisi lain merugikan masyarakat umum, harus diartikan sebagai membahayakan kepentingan umum, lebih-lebih karena kita belum lagi bebas dari ancaman Covid 19.

Jika pemerintah terlalu longgar dalam menerapkan protokol kesehatan seperti ini, bisa dibayangkan bahwa upaya yang telah dilakukan selama ini, tak banyak manfaatnya. Bisa jadi klaster-klaster baru covid 19 akan banyak bermunculan, dan boleh dikatakan akan terjadi langkah mundur dalam penanggulangan pandemi.

Pemikiran inilah barangkali yang menjadi alasan, kenapa Muhamadiyah meminta pemerintah menindak tegas siapa pun yang melakukan pelanggaran protokol Covid 19, dan kita harapkan pemerintah memperhatikan benar himbauan ini.


No comments

Powered by Blogger.
------------------------------