SBY, Akankah Kembali Merasa Terzolimi?

Berita Terkini -  Bahwa ada pihak-pihak yang menggerakkan dan membiayai aksi-aksi demo memprotes UU Cipta Kerja akhir-akhir ini, hal itu benar adanya. Namun siapa-siapa saja mereka, tentu bukan segampang mencari warung rokok di Jakarta.

Ibarat kentut -- apalagi yang baunya bikin sesak nafas -- pasti ada pelakunya, namun sulit mendeteksi. Lagian, siapa sih yang mau disuruh mengendus bokong orang-orang yang ada di sana hanya untuk memastikan siapa yang barusan kentut?

Aksi demo pada 8 Oktober 2020 lalu memang mengerikan bagi orang-orang yang sehat akal dan nuraninya. Di Jakarta saja banyak fasilitas umum dirusak dan dibakar perusuh. Banyak statemen dan dugaan berseliweran tentang siapa gerangan oknum atau pihak yang menggerakkan dan mendanai perbuatan iblis itu.

Bicara soal iblis, kita langsung teringat pada Refly Harun, yang menurut sahibul hikayat, adalah seorang ahli hukum tatanegara. Orang ini baru saja dicopot dari kursi komut Pelindo 1 oleh Menteri BUMN Erick Tohir. Ketika KAMI dideklarasikan sejumlah ortu, Refly Harun turut serta. KAMI, yang katanya ingin menyelamatkan Indonesia, tapi nyatanya malah lebih giat mendiskreditkan pemerintah dan Presiden Jokowi.

Dalam sebuah acara membahas UU Ciptaker, akademisi yang kini nyambi jadi Youtuber ini menyebutkan bahwa penulis UU Ciptaker ini adalah iblis. Wah.... sadis kali. Baiklah, tetapi apakah dia menuding para pelaku vandalisme selama aksi demo itu sebagai iblis? Rasanya tidak, sebab sesama iblis tidak akan saling menyalahkan, bukan?

Aksi demo 8 Oktober 2020 memprotes UU Ciptaker yang banyak menimbulkan keresahan dan kerusakan itu, kerap dikait-kaitkan dengan Cikeas. Ini pun lucu juga sebab yang berseliweran di publik masih berupa dugaan tentang siapa dalang dan donatur demo itu. Misalnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto baru hanya menyatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui siapa dalang dan pendana aksi demo rusuh ini. Dia tidak menyebut nama.

Tapi, kok tiba-tiba SBY muncul di media publik mengklarifikasi dan melakukan bantahan? Lucu sekali sebenarnya. Kita-kita yang tidak pernah kepikiran sampai ke sana, kok malah jadi tergoda untuk memutar ulang peristiwa beberapa hari sebelum demo brutal itu berlangsung?

Pada rapat paripurna pengesahan UU Ciptaker, kader Partai Demokrat walk out karena menyatakan menolak pengesahan UU tersebut. Ini ganjil dan kekanak-kanakan, sebab sebelumnya parpol berlambang logo Mercy ini sudah menyatakan OK atas UU tersebut. Namun saat pengesahan, sikap mereka berubah 180 derajat. Kemudian dipimpin Benny Kabur Harman, mereka kabur alias walk out dari ruang sidang.

Nun jauh di sana, Mas AHY, yang tak lain dan tak bukan adalah ketua umum partai politik yang dulu harum semerbak dengan slogan "katakan tidak pada korupsi" ini, bertepuk tangan. Mayor TNI (Purn) AHY memang tidak hadir di gedung DPR, namun menyaksikan dan mengikuti acara secara virtual dari rumah atau dari kantor, terserah dia.

Perilaku parpol yang tidak elok ini wajar saja menimbulkan syak wasangka. Terlebih dari beberapa daerah terbetik kabar bahwa banyak kader parpol ini yang berstatus sebagai anggota legislatif, malah turun ke tengah demo "menyemangati" suara penolakan atas UU Ciptaker ini. Maka wajar saja banyak sangkaan atau pikiran yang "tidak-tidak" melayang ke arah parpol yang baru saja ditinggal pergi untuk selamanya oleh si Ferdinand Hutahaean ini.

Seiring dengan perkembangan waktu, di tengah panasnya aksi demo lanjutan Senin 13 Oktober 2020, sebanyak 8 anggota KAMI diciduk di Medan dan Jakarta. Kawanan ini ditengarai hendak menjadi provokator supaya aksi-aksi demo menolak UU Omnibus Law ini berlangsung ricuh dan berdarah-darah. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono merinci identitas 8 orang tersebut. Awi menyebut 4 orang berasal dari KAMI Medan dan 4 orang dari KAMI Jakarta.

Dengan terciduknya delapan oknum KAMI ini, tatapan mata publik ke arah Cikeas mungkin sedikit berkurang. Tapi pertunjukan belum selesai. Pihak yang berwenang masih harus mengusut tuntas siapa-siapa oknum atau pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan massal yang sangat merugikan masyarakat, khususnya kaum buruh ini.

Yang pasti ada banyak pihak yang punya kepentingan atas potensi kerusuhan yang ditimbulkan demo UU Cipta Kerja ini. Lihat saja FPI dan ormas rombongannya yang merasa perlu turun ke arena demo untuk membela para buruh supaya tidak dizolimi oleh pemerintah. Kelompok ini sudah melakukan aksi demo kemarin, Selasa 13 Oktober 2020 di sekitar Patung Kuda. Lumayanlah, sebab berkat kehadiran mereka, jadi ada sesi penyegaran rohani dengan orasi-orasi bernafaskan keagamaan.

Andaikata nanti akhirnya didapat kepastian dan kesimpulan bahwa KAMI-lah yang punya andil di balik anarkisme ini, Cikeas pasti merasa sumringah dan bahagia, sebab merasa telah lepas dari penistaan. Meski sebenarnya sikap ini pun lebay, sebab toh tidak ada unsur pemerintahan menuding seperti itu.

Lha, Menko Airlangga Hartarto, toh hanya mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui siapa dalang di balik tragedi ini, tetapi kok SBY malah sibuk mengklarifikasi ke sana ke mari? Baper itu namanya.

Tapi kasus ini nanti bisa saja dijadikan sebagai kesempatan untuk mencari simpati publik, seperti kejadian beberapa tahun lalu ketika SBY dipecat dari kursi menteri oleh Presiden Megawati Sukarnoputri.

Tapi, playing victim, menyebarkan narasi sebagai pihak yang dizolimi oleh penguasa, masihkah manjur dimainkan di era yang serba transparan ini? Rasanya tidak lagi, sebab segala adegan dan peristiwa sudah terpampang dan terurai dengan gamblang di mata publik.

Sumber: https://seword.com/umum/sby-akankah-kembali-merasa-terzolimi-qXi0IGkPwt

No comments

Powered by Blogger.
------------------------------