Jika Tak Ingin Ditinggalkan Pemilih, Anies Harus Turunkan Sikap Keras

Berita Terkini -  Sekilas sosok ini sedang berusaha memberi gambaran, bahwa komitmen Pemprov DKI sangat jauh berubah dibanding dengan masa kepemimpinan Ahok-Djarot. Ketika itu, kesepakatan antara Pemprov dengan PUPR dalam pembagian peran bagi proyek penanggulangan banjir Jakarta, berjalan dengan baik. Sayangnya, ketika Gubernur berganti, komitmen itu tak dijaga. Ironisnya sang Gubernur seperti memposisikan diri sebagai lebih tinggi ketimbang Kementerian yang menjadi mitranya.

Momentum yang relatif tepat jika saat ini PUPR kembali menagih komitmen Pemprov, meskipun kesepakatan itu dilakukan dengan pejabat terdahulu, namun secara etika seharusnya Anies yang merepresentasikan institusi yang sama dengan pendahulunya, menjaga komitmen tersebut. Dalam dokumen kesepakatan dahulu, toh tidak disebutkan pengecualian, termasuk jika terjadi pergantian Gubernur. Maka ketika Anies melakukan pengingkaran, layak untuk digugat.

Boleh jadi pihak PUPR masih menjaga norma saling menghormati, sehingga langkah yang dilakukannya sebatas menagih secara halus. Seharusnya pendekatan demikian jangan diartikan oleh Pemprov sebagai bentuk kelancangan. Bayangkan saja, kesepakatan itu sudah berjalan selama lima tahun, dan banjir di Jakarta sudah berkali-kali terjadi. Hanya gara-gara Anies punya konsep nyeleneh, proyek yang telah terlanjur berjalan itu menjadi terbengkalai.

Seandainya Anies berani menyurutkan egonya, dan untuk kali ini dia berjiwa besar menuruti keinginan PUPR, maka peluang dirinya memulihkan citra di mata warga DKI, akan sangat besar. Waktu dua tahun sebelum masa pilgub 2022, Anies harus menata ulang caranya berkomunikasi, karena warga yang berpotensi tidak memilihnya diyakini semakin besar.

Lebih-lebih jika posisi Gubernur ini akan dia jadikan batu loncatan untuk meraih posisi lebih tinggi, mau tidak mau Anies harus menunjukkan bahwa penanggulangan banjir Jakarta, berjalan sesuai harapan warganya sendiri. Bagaimana pun, jika kembali digulirkan, proyek penanggulangan banjir ini akan membawa dampak besar bagi ibukota.

Wilayah yang menjadi langganan banjir akan berkurang sangat signifikan, persoalannya hanya pada seberapa besar keberanian Anies, ketika berhadapan dengan segelintir masyarakat, yang terkena dampak proyek. Barangkali konsekwensi inilah yang selama ini menjadi momok baginya. Dia memiliki dilema tersendiri, karena janjinya kepada para penghuni bantaran sungai, terlanjur dimaknai sebagai sangat pro kepada mereka. Faktanya, warga yang menginginkan proyek penanggulangan banjir dijalankan hingga tuntas, jauh lebih besar ketimbang mengedepankan janji kampanye.

Kalau pun janji kampanye itu sedikit dimodifikasi, apa salahnya? Bukankah janji menyediakan rumah dengan DP nol saja, dimodifikasi besar-besaran, hingga berakibat tak terjaringnya masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Ibarat sudah kepalang basah, jika janji yang lain telah bergeser dari tujuan awal, maka janji kepada warga di bantaran sungai pun, tentu boleh juga bergeser. Masalahnya hanya pada sejauh mana Anies mau mengalah dan mengakui, bahwa pendekatan Ahok jauh lebih baik ketimbang janji kampanye miliknya.

Modifikasi janji yang dimaksudkan, adalah mengubah program rumah deret yang dia canangkan, menjadi rumah susun yang dilakukan semasa Ahok. Kompromi seperti inilah barangkali yang paling memungkinkan, sehingga proyek penanggulangan banjir itu bisa kembali berjalan.

Kalau Anies masih berkutat dengan sikap kerasnya, maka ada konsekwensi serius yang akan menghadang. Pertama, jelas bahwa proyek itu akan mangkrak selama dia masih menjabat. Kedua, karena warga diyakini sangat tak sabar untuk segera bebas dari banjir, satu-satunya pilihan mereka adalah tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Gubernur mereka.

Di benak Anies sendiri, jika dirinya berhasil kembali mendapat kepercayaan warga, maka tangga menuju Indonesia satu pun terbuka lebar. Kesimpulannya, bagi Anies tak ada pilihan lain kecuali memanjakan sebagian besar pemilihnya, dengan cara melunakkan sikapnya terhadap keinginan PUPR tadi.

Diakui atau tidak, ketika proyek penanggulangan banjir ini berhasil mengurangi penderitaan rutin warga Jakarta, mereka akan melihat sosok mana yang pada saat proyek itu berjalan, sedang berkuasa. Citra Anies akan diingat dengan cara sesederhana itu. Persoalannya, apakah warga juga akan mengingat, dan membayangkan bahwa sosok Gubernur ini pernah menjadi penghambat berjalannya proyek pemerintah pusat, sehingga penderitaan mereka pun lebih lama diderita.

Guna mencegah pemikiran warga yang merugikan dirinya, Anies perlu segera mengkomunikasikan, bahwa ada alasan kuat kenapa proyek itu baru kembali berjalan ketika masa kekuasaannya menginjak usia tiga tahun. Anies memiliki gaya komunikasi yang sangat mapan, tak ada salahnya gaya itu dimaksimalkan, semoga warga mau menerima penjelasannya.

No comments

Powered by Blogger.
------------------------------