Dewan Pengawas Bongkar Kebusukan Pimpinan KPK dengan Elegan


Berita Terkini - Isu penggeledahan terhadap kantor DPP PDI Perjuangan menjadi topik hangat yang banyak dibicarakan media. Semua kompak membuat framing menyerang dan menyalahkan PDIP sebagai partai yang menghalang-halangi penindakan kasus korupsi. Menghalang-halangi KPK. bahkan Tempo dalam ilustrasinya, seolah Hasto bersama petinggi KPK sedang menunggangi banteng berukuran besar. Yang kemudian diterjemahkan bahwa Dewan Pengawas KPK lah yang melindungi Hasto dan PDIP.

Tapi bukan salah media juga, karena isu soal penggeledahan ini dihembuskan oleh petinggi KPK. Tak tanggung-tanggung, yang mengatakannya secara terbuka adalah Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK.

Nurul Ghufron mengatakan bahwa izin penggeledahan dari Dewan Pengawas belum turun. Dia juga mengklaim bahwa permohonan izin sudah sudah diajukan sesuai prosedur.

“Persoalan izin itu diberikan secara cepat atau lambat, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas. KPK tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Wakil Ketua KPK.

Dua pernyataan Nurul Ghufron ini bermuatan jahat. Di satu sisi dia sukses membuat pernyataan yang menghebohkan. Seolah penggeledahan terhadap kantor PDIP dihalang-halangi oleh Dewan Pengawas. Publik dibuat muak dengan adanya Dewan Pengawas, yang sebelumnya juga sudah diframing bakal memperlambat atau menghalang-halangi. Maka pernyataan Nurul Ghufron menjadi pembenaran dari framing atau persepsi negatif terhadap revisi undang-undang dan Dewan Pengawas.

Sementara di sisi lain, pernyataannya secara terbuka kepada awak media, terkesan ingin membenturkan publik dengan Dewan Pengawas. Pernyataannya juga menjadi pembenaran terhadap penilaian banyak orang, bahwa KPK lumpuh atau dilemahkan oleh Dewan Pengawas. Bukankah itu narasi yang dibangun selama demo anak-anak STM bebeberapa bulan yang lalu?

Saya kurang tau profil Nurul Ghufron ini seperti apa dan bagaimana latar belakangnya. Kalau dari penulusuran google, hanya diberitakan kalau dia ini dosen di salah satu universitas. Sebatas itu.



Tapi pada intinya begini, Wakil Ketua KPK ini sudah memberikan pernyataan liar. Entah disadari atau tidak, framing jahat tersebut sudah terlanjur beredar di masyarakat. Sampai ada kumpulan manusia-manusia nyinyir yang bikin daftar acara penggeledahan harus ada seremonial perlepasan dari Dewan Pengawas.

Pertanyaannya kemudian, apa maksud dan tujuan Nurul Ghufron dalam hal ini?

Tapi itu tak terlalu penting. Karena kita tak boleh terjebak dalam permainan isu atau framing yang diciptakan. Kita harus melihat sisi lain, terkait penggeledahan terhadap kantor KPU. Dalam waktu yang sangat singkat, KPK sudah berhasil melakukan penggeledahan dengan surat izin resmi dari Dewan Pengawas. Tapi fakta ini dibiarkan tenggelam dan tak terlalu heboh. Media lebih sibuk memberitakan gagal geledah ataupun izin penggeledahan yang belum turun.

Dalam wawancara Najwa Shihab, Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan mengatakan seharusnya pimpinan KPK (dalam hal ini Nurul Ghufron) tidak melakukan itu. Tapi kemudian, beliau sebagai senior juga coba merangkul dan mengatakan, mungkin ini masih ada silap lidah, karena semuanya masih baru.

Tumpak memang tak mau menjawab apakah Dewan Pengawas sudah memberikan izin atau tidak memberikan izin. Sampai kapapanpun, kalau pertanyaan awak media seperti itu, dia tak akan menjawab. Karena itu bagian dari proses internal KPK. Nampaknya Tumpak paham betul bahwa kabiasaan buruk KPK yang selalu memberikan bocoran sprindik dan sebagainya, sudah dianggap biasa dan tidak melanggar hukum. Sehingga kali ini beliau ingin memberikan contoh dan teladan yang benar dalam bekerja.

“Saya hanya menjamin, bahwa semua permohonan izin, pasti dijawab dalam 1x24 jam. Dan kalau ada penggeledahan, termasuk yang KPU, itu pasti sudah ada izinnya,” kata Tumpak Hatorangan.

Kemudian Najwa Shihab coba bertanya lagi apakah itu artinya KPK belum mengajukan permohonan izin? Dan Tumpak tak mau menjawab. Lalu Najwa menyimpulkan kalau KPK belum mengajukan permohonan.

Dalam sudut pandang saya, Najwa seharusnya tidak menjadikan itu sebagai kesimpulan tunggal. Karena tidak adanya izin penggeledahan terhadap kantor PDIP, bisa juga karena permohonan KPK ditolak oleh Dewan Pengawas. Karena tidak memenuhi unsur atau syarat. Ya karena yang ditangkap kan komisioner KPU, sementara dua orang lainnya yang dianggap staf Hasto Kristianto itupun masih perlu dibuktikan. Bahkan kalaupun benar mereka staf Sekjen PDIP, pun tidak secara otomatis harus menggeledah kantor partai. Harus ada bukti pendukung.

Maka kalau izin penggeledahan tidak keluar karena ditolak, maka jelas KPK tak punya bukti kuat. Dan pegawai KPK yang maksa datang ke kantor DPP PDIP bisa diartikan sebagai bagian dari drama termehek-mehek, untuk menciptakan framing dan propaganda media. Dan nampaknya perlu dicari tahu apakah pengawai KPK yang datang ke kantor PDIP itu suruhan atau instruksi dari siapa? Apakah dari Nurul Ghufron?

Sumber : https://seword.com/politik/dewan-pengawas-bongkar-kebusukan-pimpinan-kpk-9hsGQtJnjR

No comments

Powered by Blogger.
------------------------------