Warga Jakarta Kini Mulai Rasakan Motif Ahok Dijatuhkan Dengan Isu Agama.


Berita Terkini - Keganjilan demi keganjilan yang kita saksikan di DKI Jakarta semakin menyadarkan kita, bahwa tidak sembarang orang mampu menjadi pemimpin dan mengelola pemerintahan, kalau acuannya adalah kaidah manajemen yang benar dan dianggap ideal.

Beda antara mereka yang diawali dari niat yang lurus dibanding yang hanya mencoba peruntungan, terletak pada sejauh mana mereka mengekspresikan keseriusannya berkutat dengan setiap detil persoalan warga.

Seorang pemimpin yang didasari niat lurus, tampaknya harus bersiap secara fisik dan mental, ketika mereka mengincar kursi kekuasaan. Kalau kita menggunakan ajaran Islam sebagai acuan, para calon pemimpin idealnya memang tidak mengajukan diri untuk dipilih. Namun sebaliknya, lepas dari itu, kalau mereka telah dipilih oleh panelis atau pemilih, tak ada alasan pula bagi seorang pemimpin untuk menolaknya.

Dari banyak pemilihan kepada daerah, mungkin kita sepakat bahwa yang paling menarik adalah proses pemilihan Gubernur Jakarta, lebih-lebih setelah ditinggalkan oleh Jokowi sebagai DKI satu, perebutan kursi itu menjadi sangat keras, terutama bagi mereka yang suka mempertentangkan keyakinan yang dianut para calon.

Hasil anomali dari pilgub yang sangat dramatis di Jakarta, cukup menarik dianalisis. Cagub petahana, di satu sisi dia adalah seorang non muslim, yang mana tidak disukai oleh kalangan Islam fundamentalis, namun di sisi lain kinerjanya justru sangat memuaskan warga Jakarta.

Sebenarnya warga Jakarta, sebelum melakukan pemilihan telah mendapatkan kode keras dari Gubernur lama mereka, bahwa para kompetitornya sangat terasa memaksakan diri menarik simpati calon pemilih dengan cara mendelegitimasi semua hasil perjuangannya selama menjabat. Hal ini terbaca pada pernyataan Ahok, yang mana terekam dalam sebuah video, merasa heran dengan gencarnya serangan kepada dia dan pasangannya semata-mata karena dirinya bukan penganut muslim.




Dan semakin lama kita diberi pemandangan, bahwa apa yang digambarkan oleh Ahok dahulu, kini semakin jelas pembuktiannya. Bahwa sejak Ahok dan Djarot hengkang dari Balaikota, Jakarta seperti mengalami stagnasi, terutama dalam hal pengelolaan urusan paling mendasar dari kebutuhan warga. Soal kebersihan, kedisiplinan dan sikap aparat dalam menangani berbagai segi pelayanan kepada warga.

Sebagaimana juga secara kasat mata kita bisa menilai, seharusnya warga Jakarta sudah tahu jauh sebelum Anies memenangkan pilgub, bahwa dia sulit akan menyamai kinerja pejabat lama, seandainya berhasil mengalahkannya dalam pemilihan tersebut. Namun itulah politik, semua bisa dikemas secara menarik untuk menyilaukan para pemilih, apalagi modal besar telah dimiliki oleh sang penantang, yakni keberadaannya sebagai seiman dengan mayoritas pemilih.

Menariknya, para pihak yang dahulu berada di belakang Anies sebagai pemberi jalan lebar menuju kursi kekuasaan, kini seperti tidak menunjukkan suara kritisnya yang cenderung nyinyir, seperti yang mereka wujudkan pada Ahok tempo hari. Meskipun kinerja Anies jauh tertinggal, namu mereka tampak nyaman-nyaman saja dibanding menghadapi Ahok yang jungkir balik memperjuangkan kepentingan warga agar ditangani secara proporsional.

Adakah gelagat ini disebabkan para pembela Gubernur telah merasa puas atas pelayanan pemimpin mereka ? Atau jangan-jangan mereka telah disumpal dengan berbagai fasilitas, sehingga untuk bersuara sedikit kritis saja, merasa segan dan malu hati.

Cermati pula para pembantu Gubernur yang tergabung dalam TGUPP. Mereka yang dipromosikan sebagai gudangnya tenaga ahli, kenapa hanya duduk-duduk manis, ketika majikannya diserang habis-habisan oleh legislator di DPRD ? Seharusnya para anggota TGUPP berdiri paling depan demi nama baik Gubernur, karena kita yakini mereka termasuk pihak pertama yang biasa dimintakan pertimbangan, ketika kasus-kasus pelik mulai dirasakan.

Mungkin warga Jakarta sekarang harus menimbang dengan cermat ketika berpikir memberi kesempatan kepada Anies untuk maju kembali di pilgub yang akan datang. Kita buktikan saja, apakah para pemilih masih punya keikhlasan sehingga tetap mempercayakan pengelolaan ibukota kepada orang yang sangat tidak kapabel.

Atau jika ada pihak yang jeli melihat kejanggalan dalam pengelolaan anggaran misalnya, sebagaimana diangkat oleh fraksi PSI kali ini, bukan hal yang mustahil untuk ditelusuri penanggungjawabnya. Bagaimanapun, semua keanehan yang berpotensi merugikan masyarakat Jakarta, harus diminimalisir dengan memisahkan siapa pun yang beritikad tidak baik.


Sangat menyedihkan jika kejadian tidak membahagiakan ini bermula dari pemimpin tertinggi mereka, dan kalau dugaan ini terbukti benar, harusnya ada langkah drastis untuk menyelamatkan marwah pemerintahan yang baik dan taat aturan.

No comments

Powered by Blogger.