Pemprov DKI Anggarkan 82,8 M untuk Beli Lem Aibon, Laskar FPI Kok Bungkam?


Berita Terkini - Pasca anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Wiliam Aditya membongkar mark up RAPD Pemprov DKI 2020, yakni menanggarkan pembelian aibon untuk murid SD sebesar Rp 82,8 miliar, Pemprov DKI dan anggota DPRD DKI dari Gerindra kebakaran jenggot.

Anies, sang gabener JKT 58, seperti biasa mencari kambing hitam. Karena, dia memang tidak pernah mau disalahkan. Meskipun sudah terbukti benar-benar salah.

Kali ini yang dikambinghitamkannya adalah sistem e-budgeting peninggalan Ahok.

Tanpa tedeng aling-aling, Wan Abud mengatakan, sistem e-budgeting itu tidak smart, sehingga tidak bisa mendeteksi kejanggalan saat petugasnya memasukkan data anggaran.

"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini, sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini, ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," ujar Anies, (30/10).

Memang lah Wan Abud ini gubernur yang pandai menata kata. Jelas-jelas rencana mark up milliaran rupiah untuk pembelian aibon itu terbongkar berkat e-budgeting yang diinisiasi oleh Ahok, malah sistem pula yang disalahkan.

Emang secerdas apakah gabener yang pernah dipecat dari Mendikbud itu?

Ahok pun dengan santai menjelaskan bahwa dirinya membuat e-budgeting agar ada transparansi anggaran APBD DKI untuk masyarakat.

"Yang pasti, karena e-budgeting itu, semua orang yang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan datanya, mulai dari pembelian pulpen, aibon, hingga UPS (uninterruptible power supply), ujar mantan gubernur DKI itu, pada Kamis (31/10).

Soal sistem e-budgeting dikatakan tidak cerdas oleh Anies, Ahok menanggapinya dengan mengatakan, kuncinya hanya satu, yakni transparansi.

“Jadi, sistem akan berjalan dengan baik, kalau memang tidak ada niat untuk melakukan mark up data, apalagi maling”, ujarnya.

Pertanyaannya, siapakah yang lebih dapat dipercaya, antara Ahok dan Anies dalam mencegah korupsi?

Kalau melihat dari rekam jejaknya sih, Ahok.

Saat menjadi gubernur dan Wagub DKI dulu, mantan Bupati Beltim itu, selalu mengkaji ulang berbagai mata anggaran, rutin melaporkan gaji bulanannya, mempublikasikan APBD DKI ke seluruh warga agar bisa diawasi, secara rutin mempublikasikan laporan di website DKI, dan menyiarkan setiap rapat anggaran di YouTube.

Bahkan, karena terobosannya itu pula, ia dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi 2013 oleh Bung Hatta Anti Korupsi Award.

Sedangkan Anies, rekam jejaknya dalam menciptakan iklim yang bersih dari korupsi di DKI Jakarta, kita tahu sendirilah.

Banyak banget anggaran yang tidak masuk akal diusulkan.

Di rencana KUA-PPAS 2020 saja, setidaknya ada 11 anggaran yang tidak jelas. Seperti untuk beli balpoin Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar, kertas (F4, A4, folio) Rp 213,3 miliar, buku folio Rp 79,1 miliar, pita printer Rp 43,2 miliar, balliner Rp 39,7 miliar, kalkulator Rp 31,7 miliar, penghapus cair Rp 31,6 miliar, rotring Rp 5,9 miliar, film image Rp 5,2 miliar dan stabilo Rp 3,7 miliar.

Padahal, disaat Pemprov DKI menganggarkan pembelian ATK miliaran rupiah itu, plus lem aibon untuk anak SD, masih banyak banget lho warga DKI Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Ada yang tidur di kolong jembatan, dan banyak pula yang anaknya tidak sekolah.

Apakah ini yang disebut keberpihakan versi gabener?

Memang betul judul film yang diproduksi pada tahun 1981, yang diperankan oleh Ateng dan Iskak, “Kejamnya Ibu Tiri Tidak Sekejam Ibukota”.

Yang miskin di DKI akan bertambah miskin dan tidak dipedulikan, sedangkan PNS dan para pejabat, bisa tambah kaya dengan melakukan mark up anggaran.

Pertanyaannya, kemana Laskar FPI saat Pemprov DKI berencana melakukan mark up anggaran tersebut?

Padahal sebelumnya, ormas besutan Rizieq Shihab itu getol banget lho melaporkan Ahok ke KPK, saat masih menjabat sebagai gubernur DKI dulu.

Saat itu, FPI pernah melaporkan Ahok atas dugaan korupsi, yang menurut mereka berdasarkan temuan BPK, dengan kerugian negara mencapai Rp 2 triliun.

Bahkan, saat itu, FPI menggeruduk gedung KPK bersama Laskar Pembela Islam (LPI), hanya untuk mendesak lembaga anti rasuah itu segera menangkap Ahok, (06/11/2014).

Selain itu, FPI juga pernah melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya, pada 7 September 2014, terkait kasus yang sama.

Tapi, karena yang dilaporkan itu hanya berdasarkan kebencian semata, dan niat jahat untuk melengserkan Ahok. Bukan berdasarkan bukti yang kuat. Akhirnya, tidak ada yang ditindaklanjuti oleh KPK maupun polisi.

Sekarang, saat Pemprov DKI dibawah komando Anies sudah terbukti benar-benar melakukan mark up anggara, kenapa kalian diam saja wahai laskar ventungan?

Apakah ini ada hubungannya dengan Anies yang didukung oleh Ormas itu, dan Pemprov DKI siap bagi-bagi proyek untuk Ormas? Wallahualam bishawab.

No comments

Powered by Blogger.