Meskipun Ada Iming-iming Gaji 3 M, Ahok Bukanlah Sosok yang Mudah Digoda Uang.


Berita Terkini - Menahan diri dan berkaca alias introspeksi, menjadi kata kunci dalam menyikapi isu-isu liar belakangan ini. Kalimat itu mungkin paling tepat disarankan kepada mereka yang suka melontarkan komentar miring, misalnya terkait rencana Menteri BUMN memberi jabatan pimpinan BUMN kepada Basuki Tjahaja Purnama.

Ada andil cukup mengganggu dari para pewarta, sehingga penentangan kepada Ahok sedemikian kuatnya, andil dimaksud kita contohkan ketika diberitakan Ahok akan menerima pemasukan hingga 3,2 M per bulan jika menerima jabatan sebagai bos Pertamina. Di luar kenyataan bahwa pendapatan seorang eksekutif puncak, masih banyak yang mendapatkan lebih dari nilai itu, namun ketika diberitakan secara berlebihan, maka potensi mengundang reaksi keras pun bisa memperburuk situasi.

Maka untuk membuat publik tidak bersikap apriori, sehingga mereka menganggap hal-hal tak sepantasnya kepada sosok Ahok, pada saat dia menerima tanggung jawab dari pemerintah. Yang kita yakini, Ahok bukanlah tipe seperti itu, artinya bukan karena peluang mendapatkan pendapatan sangat besar sebagai alasannya menerima tugas berat itu.

Fakta itu terkonfirmasi sejak dirinya menjabat Gubernur DKI, yang mana dana operasional Gubernur yang seharusnya menjadi hak pribadi, justru dia kembalikan ke kas Pemprov setiap ada kelebihan. Dan biaya operasional itu mayoritas digunakan untuk urusan yang berkaitan dengan hibah kepada kalangan bawah diantara warganya sendiri.

Dalam konteks mengkritisi seorang pejabat, kita seharusnya tidak melakukannya secara prematur. Kenapa kita tidak memberinya kesempatan, agar dia menunjukkan kinerjanya sebelum kita mengkritisi pencapaiannya. Jika belum-belum dia sudah diserang habis-habisan, ada kesan tidak fair sehingga dirinya dihakimi meskipun belum pada tempatnya diberi label minus.



Ironisnya, banyak diantara pembenci Ahok, mengaitkan hal yang tidak ada korelasinya dengan jabatan yang akan disandangnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Menkopolhukam, Mahfud MD, status Ahok yang pernah terkena kasus hukum, tak boleh dikaitkan dengan penugasannya kali ini. Bisa jadi yang dimaksudkan Mahfud, seandainya Ahok mengalami kasus hukum yang terkait penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat, di sanalah kita patut menolak pemberian jabatan sebagai petinggi, jangankan di BUMN, untuk jabatan yang jauh lebih rendah pun masyarakat harus melawannya.

Beda kasusnya jika yang menjadi persoalan para pembenci adalah kasus yang sejatinya masih dalam perdebatan para ahli, terutama ahli agama. Kenapa kita perlu membahas isu ini lebih seksama, karena persoalan yang mendera Ahok, sangat kental dengan muatan politik. Setiap kasus yang aroma politisnya sangat kuat, kita tidak bisa menganggapnya sama dengan kasua yang murni sebagai fakta hukum.

Sejarah para pejuang kemanusiaan, atau para pejuang kemerdekaan misalnya, rasanya kita akan memperlakukan mereka secara tidak adil, jika di masa lalu mereka diperkarakan oleh rezim tertentu, padahal menurut pandangan masyarakat luas, mereka tidak boleh mendapatkan ketidakadilan sebagaimana telah ditimpakan.

Anggapan seperti itulah masyarakat melihat kasus Ahok yang membuatnya mendekam di penjara. Hanya untuk menjaga kaum intoleran yang membenci Ahok dipuaskan, majelis hakim seolah “bersekongkol” dengan penuntut dan penyidik. Cukup menyesakkan jika kita mengenang berjalannya penanganan kasus Ahok tersebut. Namun mau dikatakan apa lagi, jika faktanya memang sudah terlanjur basah.

Yang bisa dilakukan pada saat ini barangkali, kita harus kembali memberi Ahok kesempatan kedua. Potensi yang sudah dibuktikannya di saat lalu menjadi bekal untuk kita, bahwa kita kembali mendapat kesempatan menyaksikan bagaimana dia membenahi BUMN sesuai kapabilitasnya.

Pasti akan banyak pihak yang merasa penasaran, sejauh mana kemampuan Ahok menata kembali instansi yang selalu dinilai negatif oleh publik, terlebih pada BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti dimuat dalam konstitusi kita, bahwa kekayaan negara yang melingkupi hajat hidup orang banyak, harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka inilah BUMN diberi tanggung jawab. Sayangnya tugas ini masih jauh dari memuaskan, maka diharapkan mlalui Ahok kita akan berkesempatan mencapai tujuan ideal sesuai konstitusi.

Jika Ahok sudah mendapatkan serangan sekejam seperti sekarang, padahal menduduki jabatan pun dia belum sempat, lalu kapan kita mendapatkan kesempatan seperti gambaran tadi? Untuk itulah kita perlu memberi Ahok ruang yang cukup. Jika setelah mendapatkan waktu tertentu, maka boleh kita menyikapinya secara fair, sejauh mana dia mencurahkan kemampuannya.

No comments

Powered by Blogger.