Anies Kemarin Mau Ubah E-Budgeting, Sekarang Mau Upgrade!


Berita Terkini - Semua orang, kecuali kadrun, terkejut, terperangah, dan terheran-heran mendengarkan tanggapan Anies atas ditemukannya anggaran yang tak masuk akal berupa lem aibon seharga 82M dan Pulpen 123M di RAPBD DKI Jakarta.

Menurut Anies, yang salah itu adalah sistem e-budgeting yang tak mampu mengidentifikasi anggaran yang tak wajar. Untuk itu dia berencana akan mengubah atau mengganti sistem e-budgeting DKI Jakarta yang jauh lebih baik dari yang ada sekarang.

"Iya, jadi sistemnya sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital aja, mengandalkan orang untuk me-review. Itu sudah berjalan bertahun tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let's do it in a smart way.” (Anies Baswedan, Detik)

Mendengar Anies mau mengubah sistem yang dinilai tidak smart itu, KPK pun berkomentar bahwa sistem e-budgeting itu sudah baik, jangan sampai diubah ke manual. Sebab menurut KPK, sistem e-budgeting yang ada sekarang justru sudah bagus karena anggaran dapat dipantau masyarakat.

"Jika @DKIJakarta dan pak @aniesbaswedan berniat untuk MENINGKATKAN KUALITAS e-budgeting yang sekarang agar LEBIH SMART, SILAHKAN. Tapi jangan meninggalkan e-budgeting dan kembali ke cara manual. @KPK_RI." (Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Detik)

Ahok dan Djarot pun mengomentari sikap Anies yang justru menyalahkan sistem warisan mereka. Ahok menyindir Anies dengan menyebutnya sebagai over smart. Sementara Djarot mengatakan bukan sistemnya, melainkan yang menginputlah yang bodoh.

Dalam logika sederhana pun sebenarnya, ketika ditemukan anggaran aneh di e-budgeting, tidak logis kalau menyalahkan sistemnya. Justru seharusnya bersyukur karena adanya sistem, kesalahan itu dapat ditemukan. Jadi tidak tepat kalau menyalahkan sistem.

Yang harus disalahkan sebenarnya adalah oknum yang memasukkan anggaran yang aneh-aneh, yang ternyata memang anggaran dummy. Mereka inilah yang perlu diselidiki apakah benar-benar anggaran dummy atau ada hal lain yang melatarbelakanginya.

Makanya sudah benar ketika Anies mau mencari siapa yang memasukkan anggaran aneh itu. Itulah sebenarnya kegunaan sistem e-budgeting, mampu membuktikan dengan mudah siapa saja oknum yang mau bermain dengan anggaran atau katakanlah siapa yang tidak teliti memasukkan anggaran yang aneh-aneh sampai si gubernur dicecar habis-habisan.

Anies makin sadar kalau dia ternyata bodoh. Itulah sebabnya dia meralat pernyataannya mau mengubah sistem e-budgeting. Anis bukan mau mengubah, melainkan membarui (upgrading) kemampuan e-budgeting.

"Karena itulah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan (anggaran) lagi. Seperti sekarang kalau ada penyimpangan, seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan, ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan, nggak bisa dibedakan tuh, kenapa? Ya karena sistemnya bebas." (Anies Baswedan, Detik)

Telat Anies meralat pernyataannya. Tapi walau Anies sudah meralat keinginan untuk mengubah sistem e-budgeting, tetap saja dia kelihatan bodoh, dan sok pintar alias goblok. Dia ini sebenarnya tidak paham bagaimana sistem bekerja, tetapi sok pintar menilai sistem. Ujung-ujungnya ya kelihatan goblok.

Coba pahami baik baik pernyataan ini: agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan (anggaran) lagi. Seperti sekarang kalau ada penyimpangan, seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan. Ngerti gak lu?

Sudah jelas pokok permasalahan anggaran lem aibon 82M itu muncul karena kesalahan manusianya, bukan masalah sistem. Sistem hanya mengenali dan mengolah data inputan dari user, bukan menimbangnya apakah menyimpang atau tidak. Itu artinya sistem yang cerdas hanya sebatas mengolah data. Yang menilai anggaran itu lucu-lucuan dan menyimpang hanya user.

Misalnya, user mau memasukkan komponen lem aibon per 12 bulan dibutuhkan 1 juta item dengan harga per item Rp 20.000 – harga satuan sudah diinput ke sistem. Padahal kebutuhan realnya adalah 3 ribu item. Maka sistem hanya akan menghitung lem aibon 1 juta dikalikan Rp 20.000, maka hasilnya 20T. Maka user bisa mengakali sistem dengan menambah item tanpa harus mengubah harga. Apalagi kalau harga satuan komponen belum diinput ke sistem, wah lebih mudah lagi diakali. Karena memang sistem tidak mampu membaca apa yang tidak diinput ke dalamnya.

Jadi jelas Anies tampak goblok ketika meminta sistem ditingkatkan kemampuannya sampai menilai anggaran itu wajar atau tidak.

Yang urgen ditingkatkan Anies adalah integritas, kualitas dan profesionalitas bawahannya agar jangan sampai memasukkan anggaran yang tidak masuk akal. Sampai sejauh ini sistem sudah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Sebagai seorang kritikus, saya setuju DKI meningkatkan kemampuan sistem. Salah satu yang ditingkatkan mungkin kemampuan sistem mampu mengolah data yang diinput oleh satuan pemerintah daerah yang tingkatnya paling dasar seperti desa, sekolah dan dinas lainnya.

Misalnya, setiap sekolah bisa menginput sendiri anggaran sekolah tersebut. Kemudian satuan di atasnya hanya memeriksa apakah, anggaran itu dapat disetujui atau tidak. demikian seterusnya sampai ke tingkat paling tinggi sampai ke gubernur, DPR dan Mendagri.

Jadi sebelum RAPBD sampai ke tangan gubernur, setiap mata anggaran sudah diperiksa dan direvisi di setiap tingkatan. Maka dengan cara seperti ini, dapat dipastikan anggaran akan mencapai real kebutuhan warga DKI. Dengan demikian, tidak ada lagi anggaran-anggaran yang bisa dimark up. Dan saya yakin, sistem seperti ini akan sangat rumit, tetapi sangat mungkin dilakukan.

Saya tidak tahu apakah sistemnya sudah seperti itu atau tidak. Karena kalau sudah seperti itu, tidak mungkin Sudin belum menerima anggaran dari sekolah-sekolah sampai harus memasukkan anggaran dummy ke sistem.

No comments

Powered by Blogger.