Putus Asa, BPN Usul Presiden Hanya Jabat 1 Periode


Berita Terkini - Sejalan dengan besarnya kewenangan presiden, selalu muncul pemikiran untuk membatasi kekuasaannya. Misalnya melalui mekanisme pembatasan masa jabatan. Ada tiga konsep pembatasan: tidak ada masa jabatan kedua (no re-election); tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (no immediate re-election); dan maksimal dua kali masa jabatan (only one re-election).

Sebenarnya ada lagi konsep masa jabatan yang keempat, yaitu tidak ada pembatasan masa jabatan (no limitation re-election). Tetapi tentu saja konsep yang terakhir tidaklah sesuai sistem presidensial yang pastinya mensyaratkan pembatasan masa jabatan presiden.

No re-election diterapkan oleh Filipina yang membatasi masa jabatan presiden hanya satu kali enam tahun. Only one re-election diterapkan di Amerika Serikat (AS), utamanya setelah amendemen ke-22 yang membatasi masa jabatan presiden maksimal dua kali periode.

Sedangkan konsep no limitation re-election pernah terjadi di praktik ketatanegaraan Indonesia sebelum periode Soeharto. Soekarno, presiden pertama menjabat mulai tahun kemerdekaan 1945 hingga 1966, sedangkan Soeharto mulai efektif mengambil alih kekuasaan sejak 1966 hingga 1998.

Soeharto terus terpilih kembali hingga berhenti di tahun 1998. Presiden pertama AS George Washington tidak hanya menolak masa jabatan ketiga, namun awalnya pernah pula mencoba menolak masa jabatan keduanya.

Baca JugaDiduga Salah Hitung, KPU Cek Selisih 320 Ribu Suara Real Count Jokowi

Sejak itu masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode menjadi konvensi ketatanegaraan. Hanya Franklin D Roosevelt yang melanggar tradisi tersebut dengan menjabat periode ketiga mulai 1940, bahkan periode jabatan keempat sejak 1944. Pasal II Section 1 Konstitusi AS mengatur seseorang menjadi presiden untuk masa jabatan empat tahun, tanpa adanya batasan maksimal masa jabatan.

Di Tanah Air, soal masa jabatan dan syarat calon presiden ini tentu juga menjadi isu yang menarik. Terkait masa jabatan, sebagaimana dipaparkan di atas, awalnya kita tidak membatasi maksimal seorang presiden dapat menduduki kembali jabatannya.

Baru setelah Reformasi 1998, melalui ketetapan MPR, yang kemudian dikuatkan dengan Perubahan Pertama UUD 1945, masa jabatan presiden dibatasi untuk maksimal dua periode masa jabatan. Dalam praktiknya, setiap masa jabatan berawal pada tanggal 20 Oktober.

Lebih jelasnya, setelah presiden baru mengucapkan sumpah jabatan maka pada tanggal yang sama presiden yang lama berakhir masa jabatannya. Terkait dengan transisi pemerintahan ini tentunya pengaturan peralihan kekuasaan penting untuk diatur lebih jauh, sebagaimana AS mengaturnya dalam Presidential Transition Act.

Pilpres tahun 2019 ini seolah ulangan tahun 2014, dimana Capres yang bertarung merupakan orang yang sama yaitu Jokowi melawan Prabowo. Hanya Cawapresnya saja yang bereda yaitu Prabowo didampingi Sandiaga Uno sedangkan Jokowi didampingi KH. Maruf Amin.

Apabila kalah (menurut hasil quick count dan real count KPU sementara memang kalah) Prabowo mengalamai 3 kali kekalahan di Pilpres. Satu kali sebagai Cawapres dan 2 kali sebagai Capres.

Kubu oposisi yang tahun ini dikenal dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) berjuang untuk memenangkan jagoannya dengan segala daya upaya dan segala cara. Bahkan setelah pemungutan suara pun BPN tiada henti untuk menggolkan Prabowo-Sandi. Bahkan klaim kemenangan digaungkan sampai 4 kali. Padahal hasil quick count dan real count KPU sementara dinyatakan kalah. Tetapi pihak BPN seolah tidak peduli dan menutup mata.

Mungkin BPN merasa kesal dan jenuh karena upaya mereka selalu gagal untuk menggolkan Prabowo jadi Presiden, BPN mengajukan usul cukup nyeleneh. Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menyampaikan jika dia terpilih menjadi anggota DPR akan mengusulkan masa kerja presiden cukup satu periode. Namun masa kerja ini akan diperpanjang dari lima tahun menjadi tujuh tahun. Dia beralasan, pihaknya tak ingin presiden yang mencalonkan diri kembali menjadi presiden pada periode kedua akan memanfaatkan jabatannya untuk berkampanye.

Andre mengatakan, usulan ini dia cetuskan agar nantinya presiden memaksimalkan waktunya hanya untuk bekerja dan memenuhi berbagai janji kampanye (Sumber : https://www.merdeka.com/politik/politikus-gerindra-ini-akan-usulkan-masa-kerja-presiden-cukup-satu-periode.html)

Usulan ini memang sah-sah saja. Tetapi sangat terlihat BPN putus asa karena selalu kalah dalam Pilpres sehingga mereka mengusulkan hal yang bisa memudahkan tujuannya mereka mengantarkan jagoannya jadi RI 1 dan 2.

Tetapi saya kira cukup sulit, karena harus mengamandemen UUD 1945. Tentu saja hal ini membutuhkan pemikiran yang lebih matang dan persetujuan banyak pihak. Jadi daripada mengamandemen UUD 1945 lebih baik BPN segera mencari figur lain yang kualitasnya setara Jokowi bahkan mungkin lebih. Sehingga memudahkan mereka mengantarkan jagoannya melenggang ke istana.

No comments

Powered by Blogger.