Beranikah? Jokowi Tantang Prabowo Lapor KPK Terkait Kebocoran 500T!


Berita Terkini - Sepertinya Prabowo sudah kehilangan akal sehat. Atau mungkin juga karena sudah kehabisan bahan untuk menyerang pemerintah. Atau mungkin sudah stres sampai bicaranya tidak bisa dikontrol dan datanya tidak punya dasar.

Dia mengatakan ada penggelembungan pada proyek pembangunan infrastruktur. Jembatan dengan harga 100 ditulis 150. Akibatnya 25% anggaran pemerintah bocor. Yang kalau 25% berarti sekitar 500T.

"Proyek yang harganya 100 dibilang 150. Itu namanya apa, penggembungan, namanya mark up. Harga 100 dia tulis 150. Bayangkan, jembatan harga 100 ditulis 150. Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi. Kalau anggaran kita yang sudah disepakati 200 miliar dolar, kalau kebocoran tadi 25%, artinya yang hilang... hampir Rp 500 triliun yang bocor.” (Prabowo, Detik)

Entah dari mana Prabowo mendapat data seperti ini. Apakah data itu valid atau tidak, kita tidak tahu. Sebab seperti biasanya Prabowo tidak menyebutkan sumber datanya dari mana. Bisa jadi hanya rekaan atau perkiraan dia sendiri.

Atau bisa jadi Prabowo masih terbawa pemikiran zaman dulu bahwa dari 100% anggaran yang turun dalam suatu proyek hanya sampai 25% saja ke lapangan. Tudingan seperti ini sudah biasa di kalangan masyarakat sekitar tahun 2010-an ke bawah. Akan tetapi pemikiran ini sudah hilang dari desas-desus masyarakat seiring terjadinya perbaikan birokrasi, tegasnya hukum dan adanya KPK. Artinya, tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan yang bersih sudah naik.

Penggelembungan atau mark up proyek pun sudah jarang terjadi – meskipun masih ada saja – karena selain ada ketakutan terhadap KPK, juga pengawasan yang semakin ketat. Apalagi di era Jokowi yang mendorong revolusi mental di kalangan pejabat. Selain itu Jokowi juga tidak pernah puas hanya duduk di belakang meja mendengarkan laporan perkembangan proyek pemerintah. Dia sendiri langsung turun ke lapangan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.

Maka tidak heran kalau beberapa tokoh penting di negara ini menanggapi tudingan Prabowo. JK mengatakan bahwa kebocoran memang masih ada tetapi tidak sampai sebanya seperti yang dikatakan Prabowo. Menurut JK, masih adanya pejabat yang ditangkap KPK adalah bukti bahwa kebocoran itu masih ada karena dikorupsi.

"*Tentu semua korupsi salah, tetapi artinya tidak sebesar apa yang dikatakan itu (kebocoran 25%). Apalagi orang sekarang dengan sudah banyak orang yang ditangkap, sehingga orang takut. Hanya betul-betul yang korupsi sekarang itu yang pemberani-pemberani yang tidak takut ditangkap." (JK, Detik)

Luhut Binsar Panjaitan (LBP) juga mengatakan bahwa data Prabowo itu bohong. Dia juga mengakui bahwa kebocoran itu pasti ada. Tetapi tidak seperti yang dikatakan Prabowo. LBP malah menantang Prabowo untuk membuktikan tudingannya.

"Saya pikir berlebihan, bocor pasti memang ada yang bocor, tapi kalau dibilang berlebihan itu sama sekali tidak. Ndak betul itu, bohong itu. Kalau dia mau, buktikan itu. Kita ngapain sih capek-capek lapor-melapor itu. Biarin saja mereka bohong.” (LBP, Detik)

JK menyanggah dengan lembut. LBP menyanggah lebih keras dan meminta Prabowo membuktikan. Jokowi beda lagi. Saya kira akan lembut, eh malah lebih keras lagi. Jokowi menantang Prabowo melaporkan temuannya ke KPK disertai bukti-bukti, kalau memang bertanggung jawab atas pernyataannya. Sebab menurut dia, angka 500T itu sangat besar sekali.

"Duitnya gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal. Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu.” (Jokowi, CNNIndonesia)

Jokowi juga tidak membantah ada kebocoran, sama seperti JK dan LBP, tetapi tidak sebesar yang dikatakan Prabowo. Karena memang tidak mungkin tidak ada kebocoran dengan banyaknya proyek pemerintah dan beragamnya jenis manusia di sana. Tetapi mengatakan 25% anggaran bocor dengan sumber data yang tidak jelas dan tidak ada bukti adalah kebodohan dan kebohongan.

Itulah sebabnya Jokowi meminta Prabowo – tanpa menyebut nama – untuk melaporkan ke KPK. Jokowi bukan tidak menghargai Prabowo, tetapi justru mendukung (menantang) untuk melapor ke KPK. Sebab tidak ada untungnya Prabowo teriak-teriak ada kebocoran tetapi tidak ada tindakan sama sekali, ya sama saja bohong.

Kita lihat saja, apakah Prabowo akan berani melaporkan ke KPK, menerima tantangan Jokowi. Seharusnya sih berani, karena Prabowo pecatan jenderal. Kalau tidak berani, ya pantasan dipecat. Apalagi kalau sudah menyebut angka (500T), berarti sudah berdasarkan hitung-hitungan yang sangat teliti.

Kalau tidak berani, berarti Prabowo bohong lagi. Kog gak bosan-bosan, sih?

Salam dari rakyat jelata

No comments

Powered by Blogger.