Header Ads

Agen Poker Online INDONESIA KPK Dihujat Habisan Habisan Lantaran Bebaskan Ahok, Ini Kata Ruhut Sitompul


Berita Terkini ~ Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul, menilai, kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras bukan "batu sandungan" bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk melenggang ke Pilgub DKI Jakarta 2017, apalagi jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membuktikan bahwa tidak ada unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.

Ruhut menyampaikan hal ini menyusul pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengatakan penyidik KPK tak menemukan perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Ini kan yang bikin ramai karena Ahok sudah tak terbendung jadi cagub. Sudah enggak usah begitu. Ahok itu makin 'dipencet' makin melejit," kata Ruhut saat dihubungi, Selasa (14/6/2016) sore.

Dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK kemarin, sejumlah anggota mencecar pimpinan KPK soal hasil penelusuran KPK itu. Banyak di antara mereka yang memberikan argumentasi mendebat temuan KPK soal tak adanya perbuatan melawan hukum.

Ruhut mengingatkan, KPK tetaplah lembaga penegak hukum sehingga pihak mana pun, termasuk DPR, sebaiknya tak mengintervensi.
 Nonton Streaming
"Janganlah terlalu mencampuri teknis. Kalau enggak, nanti saat ada penerimaan (pimpinan) KPK, kawan-kawan saya itu ikut saja fit and proper test jadi KPK saja," sindir politisi Partai Demokrat itu.

Ia meyakini, KPK tak akan sembarangan dalam memberikan kesimpulan sebuah kasus. Terlebih lagi, dalam penanganan kasus ini, KPK juga meminta masukan dari perguruan tinggi terkait dan MAPI.

Ruhut juga mempertanyakan mengapa kerugian negara akibat pembelian lahan RS Sumber Waras yang ditaksir Badan Pemeriksa Keuangan bisa begitu tinggi, yaitu Rp 191 miliar.

Jika KPK bisa menunjukkan bukti bahwa kesimpulan temuannya kuat, hal itu otomatis turut menyimpulkan bahwa ada kesalahan BPK dalam menaksir kerugian negara tersebut. Ruhut pun setuju Ketua BPK Harry Azhar Aziz harus mundur jika temuan BPK terbukti salah.

"Saya enggak pernah kritik lembaga, tetapi manusianya, apalagi sudah jadi rahasia umum Ketua BPK berkaitan dengan Panama Papers," ujar Ruhut.

Seperti diketahui, pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras terindikasi merugikan negara hingga Rp 191 miliar.  Temuan tertera dari hasil audit BPK terhadap pembelian sebagian lahan rumah sakit itu pada APBD Perubahan 2014.

Sumber: kompas.com

No comments

Powered by Blogger.