Header Ads

Agen Poker Online INDONESIA Terkait Hasil Audit BPK, Ahok Akhirnya Nyerah Dan Ikuti Pendapat Prof Yusril


Forum Indonesia ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan tidak akan melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Mahkamah Konstitusi terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang diduga mengandung unsur korupsi.

Secara institusi BPK pilar lembaga tinggi negara. Ruang yang tepat untuk menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah hanya bisa melakukan proses peer revview audit BPK.

Ahok mengatakan tidak berniat untuk melaporkan hasil audit BPK, yang disebutnya tendensius. Mengutip pernyataan dari Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, audit dari BPK tidak bisa dievaluasi di Indonesia.

"Kan bang Yusril sudah baik hati kasih tahu, kan saya bilang BPK (seperti) tuhan. Audit BPK itu enggak bisa dievaluasi sama siapa pun," ujar Ahok di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Minggu (17/4/2016)

Menggugat BPK, kata Ahok, berarti mengilangkan pasal wewenang BPK. Karenanya bila tidak puas dengan hasil audit BPK, hanya bisa diadukan ke Majelis Kehormatan BPK.

Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melayangkan surat protes soal hasil audit BPK yang menyebut pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras merugikan keuangan negara senilai Rp191 miliar pada 3 Agustus 2015.

"Dia tidak manggil saya sampai delapan bulan. Baru kemarin saya terima suratnya begitu saya protes. Majelis itu mengatakan, 'mohon maaf Anda tidak dipanggil karena tidak perlu'," ucap mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Yusril mengungkapkan, hasil audit BPK Indonesia hanya bisa dinilai oleh BPK negara lain. Penilaian auditor itu terkait benar atau tidaknya hasil audit.

Antara BPK di setiap negara, kata Yusril, memiliki kerjasama internasional. Sehingga, bisa saling membantu satu sama lain dalam hal mencari 'second opinion' terhadap hasil audit.

"Bisa saja BPK Indonesia meminta pada BPK Australia untuk memberikan second opinion terhada hasil audit yang dia berikan. Itu lebih fair," kata Yusril.

Bahkan penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menilai hasil audit BPK benar atau salah. Sebab, tiga penegak hukum tersebut bukanlah auditor.

No comments

Powered by Blogger.